Ternyata Pemerintah Kaji Dukungan Fiskal bagi Industri Hulu Migas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji rencana dukungan fiskal untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
Hal ini dinilai perlu dilakukan agar industri hulu migas sukses memainkan perannya saat Indonesia memasuki masa transisi energi, dengan tetap berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon.
"Detail kebijakan, masih kami diskusikan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), Rabu (1/12/2021).
Pemerintah Kaji Dukungan Fiskal bagi Industri Hulu Migas
4+
KOMPAS.com: Berita Terpercaya
Baca Berita Terbaru Tanpa Terganggu Banyak Iklan
Dapatkan Aplikasi
Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 3,5-4 persen pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini diharapkan dapat tercapai melalui kontribusi dari peningkatan produksi industri hulu migas.
Untuk mendorong meningkatkan produksi migas, perlu usaha bersama dari semua pihak. Peningkatan investasi dalam industri migas membutuhkan dukungan berupa perbaikan insentif fiskal.
Selain itu, beberapa hal yang harus dilakukan adalah kepastian kontrak, efisiensi dan teknologi, serta good governance dan transparansi.
"Oleh karena itu Kemenekeu, Kementerian ESDM, SKK Migas serta kalangan industri harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang sesuai, untuk terus mengembangkan ketahanan energi yang mendukung perbaikan ekonomi," kata Sri Mulyani.
Berdasarkan data SKK Migas, pada tahun 2020, sektor hulu migas telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 103,5 triliun. Rinciannya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas dan PNBP lainnya sebesar Rp 70,5 triliun, serta pajak penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 33 triliun.
Pada 2021, berdasarkan perhitungan outlook bagi hasil kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC), diperkirakan sektor hulu migas akan kembali memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara.
Sampai dengan 31 Oktober 2021, penerimaan negara dari sektor tersebut telah hingga 10,93 miliar dollar AS atau sekitar 150 persen dari target APBN 2021.
Hingga akhir tahun, diperkirakan penerimaan negara dari sektor hulu migas hingga sebesar 12,36 miliar dollar AS, atau hingga 170 persen dari target APBN 2021. Capaian tersebut belum memperhitungkan komponen kewajiban kontraktual pemerintah kepada Kontraktor KKS terkait.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Aktifkan Notifikasimu
Aktifkan